Bungo, delikjambi.com — Pasca pergelaran pesta Demokrasi pilkada Bungo, terkuak dugaan korupsi yang dilakukan Kasat Pol PP Bungo Khaidir Yusuf.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu anggota Satpol PP, bahwa honorarium puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bungo, yang merupakan bagian dari petugas pengamanan dalam Pilkada tidak dibayarkan.
Ia mengungkapkan bahwa honorarium dirinya bersama puluhan anggota lainnya yang masuk dalam petugas pengamanan disaat rapat pleno hingga saat ini tidak dibayarkan.
“Pengamanan pilkada pleno kabupaten sebelum psu selama 3 kali 24 jam tidak dibayarkan kepada 30 anggota yg ditugaskan selama 3 hari di hotel swarnabumi,” ungkapnya melalui pesan WA, Rabu (07/05/2025).
Selain honor, selama menjadi petugas pengamanan, dirinya tidak pernah mendapatkan snack atau makanan ringan, bahkan nasi bungkus yang diberikan oleh tidaj layak dan dinilai seperti nasi kucing.
“Selama 10 hari pengamanan pilkada dikecamatan, anggota satpol pp yg mana di setiap kecamatan sebnyak 10 org perkecamatan di 17 kecamatan tidak mendapatkan snack yg telah dianggarkan sekitar kurang lebih 17.000 rupiah per orang, selma 10 hari sama sekli tidk kami dptkan, ditambah nasi yg menurut kami tidk sesuai dengan anggaran yg ditetapkan senilai kurng lebih 42.000 rupiah sekali makan sementra makan nasi sehari sebanyak 2 kali, klu kmi bilang lah sbentuk nasi kucing,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut dirinya kembali mengungkapkan, bahwa honor yang mereka pernah terima sebelumnya selalu dipotong tanpa alasan yang jelas.
“Jadi hak kami selama pengamanan di kecamatan selama 10 hari terhadap 170 orang anggota juga dipotong sebanyak Rp 50.000 perorang,” lanjutnya.
Sementara itu, KasatPol PP Khaidir Yusuf melalui Kasi Ops Pol PO dan Damkar Ade, ditemui dikantornya membenarkan jika honorarium anggota Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan Pleno di Hotel Swarnabumi belum dibayarkan.
“Anggaran pilkada kurang lebih 271 juta yang kami terima tidak cukup, anggaran tersebut sudah habis dan kita sudah ajukan menggunakan anggaran rutin dinas tapi kita sekarangkan tunda bayar,” bantah Ade saat ditemui dikantornya, Rabu (07/05/2025).
Saat ditanya apakah bisa dana rutin kantor di pakai untuk membayar honor petugas pilkada? Ade mengatakan bisa, karena petugas bekerja diluar jam dinas.
“Kalau diluar jam dinas kan boleh, karna penjagaan pleno di swarnabumi sampai subuh, itula bakal dibayar dengan menggunakan dana rutin dinas sudah dianggarkan dan diajukan,” ujaranya.
Sementara itu, terkait ketidak adaan snack atau makanan ringan untuk petugas PolPP saat bertugas dalam pengamanan Pilkada, Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Bungo Efendi mengungkapkan, jika untuk snack memang ditiadakan, namun untuk konsumsi lainnya sudah sesuai dengan penganggaran dan aturannya.
“Udah sesuai semua, untuk konsumsi sudah kita berikan sesuai dengan ketentutannya. Namun memang untuk snack dari awal memang tidak ada,” pungkasnya.
*Adhe
