TANJABBAR, delikjambi.com — Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), dr. H. Mhd. Fery Kusnadi, Sp.OG, secara resmi membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Pola Utama Kantor Bupati Tanjabbar pada Rabu, 13 November 2024, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP., M.H., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Tanjabbar, Kepala Bagian Setda, pimpinan industri jasa keuangan, serta Kepala Bursa Efek Provinsi Jambi.
Rapat Pleno ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan ekonomi melalui pembukaan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Pjs Bupati Tanjabbar, dr. H. Mhd. Fery Kusnadi, menekankan bahwa TPAKD merupakan salah satu pilar utama dalam mempercepat roda perekonomian daerah. Melalui TPAKD, diharapkan dapat terbentuk program dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi mikro dan UMKM.
“Ke depan, TPAKD diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi mikro yang ada di daerah. Hal ini tentunya harus didasarkan pada karakteristik wilayah yang ada, serta dukungan dari sektor industri jasa keuangan,” ungkap dr. Fery Kusnadi.
Lebih lanjut, Pjs Bupati menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berpotensi namun terkendala masalah teknis usaha, kualitas industri, dan permodalan, sangat diperlukan. Pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan peluang dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengakses produk-produk jasa keuangan yang dapat memperkuat kesejahteraan mereka.
“Perekonomian daerah bisa dilihat dari seberapa mudah masyarakatnya mengakses produk-produk keuangan. Dengan akses yang mudah dan lancar, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah,” jelas dr. Fery.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, juga turut menyampaikan pendapatnya. Yudha menekankan pentingnya TPAKD dalam mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan terbukanya akses keuangan di daerah, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Hal ini hanya bisa tercapai dengan sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan.
“TPAKD adalah wadah strategis yang harus didorong untuk berkolaborasi antara Pemkab, instansi vertikal, dan industri jasa keuangan. Akses keuangan adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Yudha Nugraha.
Lebih lanjut, Yudha menjelaskan bahwa dalam menjalankan TPAKD, ada empat pilar program yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan. Pilar pertama adalah optimalisasi produk dan layanan dari industri jasa keuangan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit anti-rentenir. Selain itu, sektor asuransi juga memainkan peran penting, dengan produk-produk seperti asuransi tani, asuransi ternak sapi, dan asuransi nelayan.
Pilar kedua adalah optimalisasi infrastruktur untuk mempercepat akses keuangan, seperti pembukaan cabang bank di daerah pelosok dan penunjukan agen-agen keuangan untuk membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Pilar ketiga adalah program edukasi dan literasi keuangan. Program ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam pinjaman ilegal, investasi bodong, dan judi online yang merugikan.
Pilar keempat adalah program pendampingan atau matching products. Dalam program ini, pemerintah akan membantu menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan yang dapat memberikan dukungan finansial yang diperlukan.
Dengan dilaksanakannya Rapat Pleno TPAKD tahun 2024 ini, harapan besar tertuju pada pencapaian yang lebih optimal dalam hal pembukaan akses keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. TPAKD diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan kualitas ekonomi daerah, memberikan solusi bagi UMKM yang membutuhkan modal, serta mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan.