MUARA BUNGO, delikjambi.com – Dugaan permainan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Jambi mencuat. Sorotan kini mengarah kepada Sales Branch Manager (SBM) Fuel II Jambi Pertamina Patra Niaga, Jason Paulinus, yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengaturan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar.
Informasi yang diterima delikjambi.com dari salah satu sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebutkan, terdapat dugaan praktik “uang pelicin” yang dikaitkan dengan pengaturan kuota BBM bersubsidi bagi sejumlah SPBU.
Menurut sumber, SPBU yang ingin memperoleh pasokan solar bersubsidi dalam jumlah tertentu diduga harus memberikan sejumlah uang. Sementara SPBU yang tidak bersedia mengikuti permintaan tersebut disebut berpotensi mengalami pengurangan pasokan, bahkan tidak mendapatkan distribusi selama beberapa hari.
“Kalau tidak bersedia, bisa saja beberapa hari tidak mendapatkan pasokan solar bersubsidi. Kalaupun mendapatkan pasokan, jumlahnya hanya sekitar 8 ribu liter,” ujar sumber.
Lebih jauh, sumber menduga terdapat pola “kuota titipan” dalam distribusi BBM bersubsidi. Kuota tertentu disebut diarahkan kepada SPBU tertentu, dengan dugaan adanya pembagian keuntungan.
“Jadi modusnya kuota titipan. Keuntungan tersebut nantinya harus dibagi. Makanya tidak heran ada beberapa SPBU yang selalu mendapatkan solar bersubsidi dan bahkan sering memperoleh kuota sampai 16 ribu liter,” ungkap sumber.
Dugaan tersebut kini mendapat perhatian serius dari Aliansi Peduli Bungo (APB). Organisasi tersebut mendesak jajaran pimpinan Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi di wilayah kerja Fuel II Jambi.
Ketua APB, Rizki Ananda, bahkan meminta Direktur Utama Pertamina segera mencopot Jason Paulinus dari jabatannya sebagai SBM Fuel II Jambi apabila dugaan tersebut terbukti.
“Kami mendapatkan informasi dari salah satu pihak SPBU terkait dugaan permainan kuota oleh Jason Paulinus. Karena itu, kami meminta Direktur Utama Pertamina segera melakukan pemeriksaan dan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Rizki.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal perusahaan semata. Sebab, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang mendapatkan intervensi dan pengawasan negara sehingga distribusinya harus dilakukan secara transparan, adil, dan tepat sasaran.
APB juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau praktik koruptif dalam distribusi kuota BBM bersubsidi.
“Kami meminta Polda Jambi maupun Kejati Jambi mengusut dugaan ini secara serius. Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan kuota BBM bersubsidi, jangan dibiarkan. Kami siap mengawal persoalan ini sampai tuntas,” kata Rizki.
Rizki menegaskan, APB tidak ingin persoalan dugaan permainan kuota tersebut berhenti sebatas isu atau polemik. Pihaknya meminta adanya pemeriksaan terhadap mekanisme penetapan kuota, riwayat distribusi masing-masing SPBU, hingga dugaan aliran uang apabila memang ditemukan.
Ia bahkan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke ruang publik melalui aksi demonstrasi apabila tidak ada langkah konkret dari pihak terkait.
“Ini bukan sekadar ancaman. Kami akan menggiring persoalan ini sampai selesai. Kami siap menggelar aksi ke kantor Pertamina, Polda Jambi, Kejati Jambi, bahkan jika diperlukan sampai ke Mabes Polri di Jakarta,” tegasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi delikjambi.com kepada Jason Paulinus terkait dugaan permainan kuota BBM bersubsidi tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Jason tidak bersedia menerima panggilan telepon. Pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan respons hingga berita ini diterbitkan.
*Dhe
