Jambi, delikjambi.com – Gubernur Jambi, Al Haris buka rapat konfirmasi dan reviu evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kabupaten/kota Se-Provinsi Jambi tahun 2023, di Shang Ratu Hotel, selasa (25/7/2023)
Untuk mengetahui hasil kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini kementrian dalam negeri, secara berkala meminta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
“Setiap daerah di haruskan melaporkan hasil kerja Pemerintah Daerah, untuk mengetahui kinerja baik itu person kepala daerah dan Pemerintah daerah itu sendiri, maka pemerintah daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri”, kata Gubernur Al Haris.
Di katakan Gubernur Al Haris, tahun 2021 Jambi masuk daerah yang laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya rendah. Untuk itu pihak terkait, terutama Sekda sebagai ketua tim harus mampu mengkoordinir stafnya.
“LPPD ini adalah raport saya, malu saya kalau hasilnya rendah. Untuk itu saya minta pihak terkait terutama pak Sekda sekali ketua tim untuk lebih serius dalam pengelolaan data”, ungkap Gubernur Al Haris.
Untuk memberikan pemahaman soal pembuatan laporan, Gubernur Al Haris langsung mendatangkan narasumber dari Kemendagri. Dengan harapan tim pelaporan dari pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota mampu menyajikan pelaporan dengan baik.
“Oleh karena itu kita langsung mendatangkan narasumber dari kemendagri, untuk memberikan arahan, pelatihan-pelatihan. Untuk menjadikan model berikutnya kita membuat laporan dengan sajian-sajian data yang benar. Sehingga potret kinerja ataupun pekerjaan yang di lakukan oleh Gubernur terlihat”, ujar Al Haris
“Karena sehebat apapun Gubernur bekerja, kalau sajian datanya tidak baik, laporan tidak baik. Maka hasilnya pasti tidak baik, ini artinya bapak ibu tidak menguasai kerja saya”, sambungnya.
Kedepan Al Haris minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar serius dalam pengelolaan LPPD. Karena ini merupakan cerminan kepemimpinan seorang kepala daerah di mata pemerintah pusat.
“Saya minta bapak ibu OPD terkait agar serius dalam pengelolaan laporan. Karena ini penting dan cerminan kepemimpinan kepala daerah di mata pemerintah pusat”, tungkasnya.
