KualaTungkal, delik Jambi.com – Miris dan prihatin melihat kondisi guru ngaji, modim atau marbot dan imam mesjid yang ada di Tanjab Barat. Pasalnya terakhir mereka menerima bantuan honor atau gaji ini terjadi sebelum bulan suci ramadan. Dengan kata lain, terakhir dibayarkan di bulan Februari. Hingga bulan September atau sudah enam bulan lamanya, honor tersebut sama sekali belum diterima.
Jika dihitung penerimaan honornya tidaklah terlalu besar, hanya seratus ribu rupiah perorangnya yang diterima. Ironinya sebagian dari mereka telah meneken SPPD untuk pencairan saat bulan puasa. Kenyataannya hingga saat ini uang tersebut tak kunjung cair.
Tidak menutup kemungkinan hal bertolak belakang dengan program pemerintahan di bawah kepemimpinan Anwar Sadat selama ini. Mengingat saat ini Anwar Sadat telah mengumbar janji politik manis akan menaikkan gaji atau honor Dai dan RT. Tak lain dan tak bukan adalah bagian dari visi misi Tanjab Barat BERKAH. Kenapa hal ini disebut sangat kontras bertolak belakang?
Karena selain Dai, guru ngaji juga merupakan salah satu sosok penting di masyarakat. Terlebih dalam membangun spiritual masyarakat dan termasuk dalam golongan fisabilillah.
Fakta ini didapat saat media ini melakukan investigasi langsung di lapangan. Dengan
mengkonfirmasi hal ini kepada sejumlah guru ngaji, modim dan imam mesjid. Khususnya yang berada di lingkungan Kelurahan Tungkal II dan Kelurahan Patunas. Sebut saja inisial mereka adalah T, J, A, R, dan B.
Menurut pengakuan T, dirinya dan sejumlah rekan lainnya telah meneken SPPD di kelurahan Tungkal II untuk dua bulan pembayaran berikutnya. Namun tak kunjung cair.
“Kalau tidak salah ingat saya, untuk Kelurahan Tungkal II ini ada sekitar tiga puluh atau lima puluh orang yang menerima. Kami juga biasa menerimanya selalu serempak di semua kelurahan yang ada ini. Jadi kalau dananya cair disalah satu kelurahan, semua kawan-kawan lainnya akan tahu,”terangnya seraya minta namanya disebut inisial aja. Hal inipun dibenarkan oleh rekan lainnya dengan pernyataannya sama.
“Bayangkan aja pak, jika satu kelurahan itu ada setidaknya tiga puluh orang, berapa banyak uangnya. Bukan masalah besarannya, tapi ini adalah hak yang menjadi kewajiban untuk dibayarkan oleh pemerintah. Meskipun kecil tetapi bagi mereka yang sangat membutuhkan, nilainya akan lebih besar dan bermanfaat. Apalagi jika guru ngajinya seorang perempuan, tua dan janda lagi. Mereka tentunya akan membutuhkan hal itu. Kemana hati nurani kita sebagai manusia jika ini tidak disalurkan lagi. Apalagi jika disalah gunakan,” sambung T.
Saat disinggung di mana menandatangi SPPD pencairan dananya. T menyebut di Kelurahan masing-masing.
“Dulunya lancar aja sebelum bulan puasa lalu. Namun terakhir bulan puasa kita neken, habis itu tidak ke luar lagi dana itu. Kita tidak tahu secara persis apa penyebabnya, dan di mana macetnya anggaran ini. Kami tidak butuh janji-janji manis. Kalau kenyataannya hanya di awal saja lancar, ke belakangnya macet. Apalagi hanya sebatas pencitraan politik, kita tidak butuh itu. Masyarakat sudah bisa menilainya dan masyarakat juga tidak bodoh dan bisa dibodohi dengan janji manis,”pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Seketariat Daerah Tanjab Barat, Hidayat Kasuma, S.Sos. I disinyalir sebagai leading sektor masalah ini. Belum bisa dikonfirmasi. Begitu halnya dengan Pihak Kelurahan setempat. (tim).
