Penulis: Junaidi, S.Pd., M.Pd
Situasi kelangkaan BBM, khususnya Pertalite, yang terjadi di Kabupaten Bungo telah berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Masyarakat dipaksa antre berjam-jam di SPBU, bahkan sejak dini hari, hanya demi mendapatkan beberapa liter bahan bakar. Di sisi lain, pembelian secara eceran semakin sulit ditemui, dan jika pun tersedia, harganya melambung tidak wajar hingga Rp20.000–Rp30.000 per liter. Kondisi ini jelas menekan kehidupan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas harian.
Dampak dari kelangkaan ini tidak bisa dianggap sepele. Petani kesulitan mengoperasikan alat produksi, pengemudi ojek dan sopir angkutan kehilangan penghasilan, pedagang kecil terhambat distribusinya, dan roda perekonomian masyarakat bawah melambat secara nyata. Dalam kondisi seperti ini, sangat mustahil kiranya Pemerintah Daerah tidak mengetahui situasi yang terjadi di lapangan. Realitas sosial ini terlihat jelas, dirasakan langsung oleh masyarakat luas, dan berlangsung bukan hanya satu atau dua hari.
Oleh karena itu, pemerintah harus hadir secara nyata, bukan sekadar dalam pernyataan normatif. Masyarakat menunggu langkah cepat, tegas, dan terukur untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan Pertalite ini. Penanganan tidak cukup hanya dengan imbauan kesabaran, tetapi harus disertai dengan jaminan ketersediaan pasokan, pengawasan distribusi, dan penindakan jika terjadi pelanggaran.
Lebih dari itu, transparansi informasi menjadi hal yang sangat mendesak. Hingga saat ini, beredar luas berbagai dugaan di tengah masyarakat, mulai dari adanya penimbunan BBM, permainan distribusi, hingga keterlibatan oknum yang memanfaatkan situasi sulit ini demi kepentingan golongan tertentu. Dugaan-dugaan ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan karena minimnya penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang berwenang.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu membuka informasi secara jujur dan komprehensif kepada publik:
berapa kuota Pertalite untuk Kabupaten Bungo, bagaimana mekanisme distribusinya, di mana titik-titik rawan kebocoran, serta langkah apa yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat melihat, mencermati, dan mengawasi bersama, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Bungo juga diharapkan tidak tinggal diam. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang kuat dan tidak mungkin tidak mengetahui kondisi riil yang dialami masyarakatnya. Suara rakyat yang menderita akibat kelangkaan BBM ini harus menjadi alarm serius untuk segera mendorong solusi konkret melalui fungsi pengawasan dan kebijakan.
Masyarakat Kabupaten Bungo tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya berharap pada hak dasar untuk mendapatkan energi dengan harga wajar dan distribusi yang adil. Oleh karena itu, harapan besar disematkan agar persoalan ini segera teratasi, demi menjaga stabilitas sosial, keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, serta kehadiran negara yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
