DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Gelar Rapat Paripurna Kedua Dalam Rangka Penyampaian Pemandangan Umum Anggota
DPRDKuala Tungkal, delik jambi.com – Rapat paripurna ke dua DPRD, kembali digelar, Senin 21 September 2026. Agenda rapat kali ini adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna ke dua ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., didampingi Wakil Ketua II, Hasan Basri Harahap, S.H.Wakil Bupati, Katamso juga turut hadir. Selain itu
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., perwakilan unsur Forkopimda, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perwakilan instansi vertikal, KPU, perbankan, BUMD, insan pers, serta undangan lainnya juga hadir.
Dalam pandangan umum yang disampaikan secara bergantian, seluruh fraksi tampak kompak dan satu suara menyatakan setuju. Setujua agar Ranperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Namun dengan sejumlah catatan untuk penyempurnaan arah kebijakan anggaran. Berikut sejumlah Fraksi yang telah menyampaikan suara aspirasinya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Doni Indri Saragih, S.Pd., menekankan penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi potensi daerah tanpa membebani masyarakat. Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui Melda Arisandi, S.Kom., mendorong agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata.
Sejalan dengan itu, Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian serta Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui H. Subari, S.Ag., menekankan agar anggaran diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus menggali potensi PAD.
Sementara Fraksi Golkar melalui Nurkholis, S.T., memberikan perhatian pada penguatan ekonomi dan daya beli, infrastruktur, pertanian, perkebunan, pendidikan dan kesehatan. Fraksi PAN melalui Dedi Irawan mendorong peningkatan pendapatan daerah, penggalian potensi lokal, percepatan infrastruktur, ketepatan pelaksanaan program, kesejahteraan masyarakat, serta penurunan prevalensi stunting.
Menutup rangkaian pandangan, Fraksi Gerindra melalui Sutejo, S.M., menekankan penguatan PAD, pemerataan infrastruktur, serta penyusunan program yang terinci dan terukur.
Dengan berbagai masukan menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan pemerintah. Diharapkan agar kebijakan anggaran semakin tepat sasaran dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Reza)
