MUARA BUNGO, delikjambi.com – Kesabaran masyarakat Kabupaten Bungo terhadap aktivitas angkutan batu bara yang melintasi Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) tampaknya sudah berada di titik jenuh. Jalan negara yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat kini berubah menjadi lintasan raksasa bagi truk-truk pengangkut emas hitam yang diduga melebih tonase.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Bungo, Rizki Ananda, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas truk angkutan batu bara yang melintas di Jalinsum Kabupaten Bungo.
Menurutnya, keberadaan truk-truk tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan jalan yang semakin parah, tetapi juga menjadi sumber kemacetan panjang dan salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Secara tegas kami meminta pemerintah untuk segera menghentikan truk angkutan batu bara yang overload. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban demi keuntungan segelintir pengusaha,” tegas Rizki, Selasa (23/6/2026).
Ia menilai, selama truk batu bara masih bebas melintas di Jalinsum, maka seluruh anggaran negara yang digunakan untuk memperbaiki jalan hanya akan menjadi pekerjaan sia-sia. Jalan yang diperbaiki dengan uang rakyat akan kembali hancur dihajar kendaraan bertonase besar.
“Jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah menghentikan faktor utama yang menjadi penyebab kerusakan jalan tersebut, yakni truk angkutan batu bara,” ujarnya.
Rizki menilai sudah saatnya pemerintah tidak lagi sekadar menjadi penonton di tengah penderitaan masyarakat. Sebab, yang menikmati keuntungan dari bisnis batu bara adalah para pengusaha, sementara yang menanggung debu, kemacetan, jalan rusak, hingga risiko kehilangan nyawa justru masyarakat umum.
Ironisnya, keuntungan miliaran rupiah terus mengalir ke kantong para pengusaha batu bara, namun biaya sosial yang ditimbulkan seolah dibebankan kepada rakyat. Jalan negara rusak, aktivitas masyarakat terganggu, distribusi barang terhambat, dan pengguna jalan harus mempertaruhkan keselamatan setiap hari hanya karena truk-truk bertonase besar terus dibiarkan melintas.
“Jangan sampai pengusaha batu bara hanya pandai menghitung tonase dan keuntungan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan masyarakat. Jangan sampai rakyat dipaksa terus mengalah demi kepentingan bisnis segelintir orang,” katanya.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dan pihak terkait dalam menegakkan aturan terhadap kendaraan yang diduga melebihi kapasitas muatan. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan menilai bahwa keselamatan rakyat kalah penting dibanding kepentingan bisnis.
“Kalau setiap tahun jalan diperbaiki lalu setiap tahun pula hancur lagi, itu namanya bukan pembangunan, tetapi pemborosan. Jangan biarkan uang negara habis untuk memperbaiki kerusakan yang sumber masalahnya sengaja dibiarkan. Pengusaha menikmati hasilnya, rakyat yang menanggung akibatnya,” pungkasnya. (Dhe)
