oleh

Terkesan Hidup Hedonis, Pemkab Tanjabbar Beli 10 Unit Mobil Mewah

KualaTungkal, delikjambi.com – Dalam kondisi serba sulit, pemerintah Tanjab Barat malah beli mobil mewah untuk para pejabatnya. Ironinya, tidak hanya satu atau dua mobil saja, melainkan sepuluh unit mobil mewah baru yang dibeli.

Kabag Sapras Tanjab Barat Dartono, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, (16/11/22). Membenarkan adanya pembelian sepuluh unit mobil baru ini.

Dirinya menjelaskan ada sejumlah mobil tersebut terdiri dari berbagai merek. “Satu mobil jenis Fortuner senilai Rp 569 juta, satu unit mobil jenis Hiace senilai Rp 633 juta dan Delapan unit jenis mobil inova rerbon senilai Rp 450 juta,”katanya.

Disinggung diperuntukkan ke siapa saja mobil mewah tersebut, dirinya menjelaskan untuk sejumlah pejabat.

“Mobil jenis Inova rebon sebagian untuk para asisten,staf ahli dan untuk ibu wakil Bupati,”jelasnya.

“Sedangkan mobil mewah Fortuner di siapkan untuk tamu,”tambahnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan sumber dana berasal dari APBD – Perubahan tahun 2022.

Dengan pembelian mobil mewah ini, langsung menuai berbagai tanggapan dan stigma negatif dari sejumlah pihak. Mengingat kondisi saat ini tengah sulit. Alangkah bijak sana jika Pemkab lebih memilih untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan jalan.  Terlebih jika hal ini dilakukan untuk mengatasi inflasi.

“Jelas ini akan menyakiti hati masyarakat. Seharusnya tim TPID memberi masukan dan dorongan agar tidak gegabah dan memberikan contoh yang tidak baik. Kalau seperti ini gaya hidup Hedonis. Seharusnya sensitif dengan kondisi masyarakat saat ini,” ungkap Muhtar Ketua LPA2DP  saat ditemui di lapangan (16/11/22)

“Coba pikirkan dan cari solusi yang dialami masyarakat saat ini. Bagaimana cara mengatasi anjloknya sejumlah komoti pertanian dan perkebunan warga. Infrastruktur yang masih belum merata secara keseluruhan. Apakah kendaraan yang lama sudah tidak layak pakai, atau sekedar ingin bermewah mewahan saja,”sambungnya.

“Legislatif seharusnya jangan seperti burung beo, mingikut apa kata Eksekutif. Seharusnya Legislatif tegas menolak, karena. mereka ini wakil masyarakat, yang seharusnya menyuarakan suara masyarakat yang saat ini tengah mengalami berbagai kesulitan ekonomi,”pungkasnya.

(Reza)