Bungo, delikjambi.com – Pasca sidak yang dilakukan 32 anggota DPRD Bungo ke lokasi stockfile dan kantor PT KBPC beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum juga membuahkan hasil, bahkan masih bebas beroperasi.
Adapun pada saat sidak, DPRD Bungo telah membuat kesepakatan bersama untuk penutup lokasi stockfile yang berada ditengah kota tersebut selama dua minggu. Namun nampakannya kesepakatan tersebut tak kunjung terealisasi.
Terkait hal tersebut, Megawati masyarakat Desa Sungai mengkuang yang juga selaku PH LSM LIPPAN DPK Bungo menilai bahwa apa yang dilakukan DPRD terkesan mandul tidak membuahkan hasil.
“Sangat disayangkan sidak yg dilakukan Oleh anggota DPRD Bungo ternyata mandul dan sia-sia, pasalnya sidak tersebut tidak membuahkan hasil dan Masyarakat Desa Sei Mengkuang masih merasakan debu dan licinnya jalan didepan stockpile apabila terjadi Hujan,”ungkap Megawati, Kamis (13/02/2020).
Dikatakan Megawati, awalnya masyarakat sangat berharap dengan dilakukan sidak oleh puluhan anggota DPRD Bungo dapat membuktikam kinerja maksimal dalam menannggapi keluhan masyarakat. “Harapan kami dgn Sidak anggota DPRD wktu itu bisa membuktikan kinerja maksimal dari Anggota Dewan di Kabupaten Bungo, ternyata hasilnya NIHIL,” ujarnya.
“Sebagai masyarakat, kemana lagi kami harus mengadu?? Jika wakil rakyat kami pun tidak Mampu menunjukkan taringnya. Jika hanya sekedar sidak, semua orang juga bisa,” tambahnya.
Lebih lanjut Megawati mengungkapkan bahwa Masyarakat Desa Sungai Mengkuang Masih Menunggu Gebrakan selanjutnya dari Anggota DPRD Bungo untuk mengatasi permasalahan Stockpile Batu Bara tersebut.
“Rakyat butuh Bukti bukan hanya sekedar retorika. Jika BENAR stockpile batu bara tersebut tidak mempunyai Ijin, Berani gak Anggota DPRD dan pihak terkait lainnya melakukan Penyegelan??,” sebutnya.
Sementara itu, Darwandi ketua komisi III DPRD Bungo mengatakan stock pile tersebut akan pindah dalam dua bulan ini. Hal ini disampikan oleh kuasa hukum PT KBPC pada pihak DPRD Bungo.
“Kita berharap stock pile PT KBPC segera pindah. Kalau ada anggapan kami diam kerena mendapatkan uang, itu tidak benar. Jika ada bukti, silahkan dilaporkan. Kami siap dituntut ,” sebut politisi Gerindra ini.
Diakui Darwandi, berhadapan dengan perusahaan besar ini memang cukup sulit. Untuk itu, pihaknya lebih memilih menunggu kesadaran dari pihak perusahaan itu sendiri untuk pindah.
“Meskipun kita minta segera pindah, kalau mereka tidak mau kita juga tidak bisa berbuat. Instansi terkait juga diam saja kan. Tidak ada yang berdaya. Jadi kita terpaksa menunggu ,” tutupnya.
Reporter: Rafi Safrinanda
