Perdana, Pj Bupati Merangin Pimpin Apel Kedisiplinan

ADVETORIAL, MERANGIN585 Dilihat

MERANGIN, delikjambi.com — Para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berdisiplin tinggi dan kompak bersatu dalam membangun dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Merangin.

Hal tersebut sebagaimana di tegaskan Pj Bupati Merangin H Mukti, pada pengarahan apel kedisiplinan perdananya di halaman depan Kantor baru bupati Merangin, Senin (25/9).

Disiplin tinggi itu jelas H Mukti, mulai dari cara ASN berpakaian dan tunjukan kepada masyarakat, kalau ASN itu mempunyai ketentuan dan disiplin yang tinggi. Dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

’’Kita harus kompak bersatu, jangan ada blok-blok di kalangan pejabat dan pegawai. Tidak bisa kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kalau kita tidak kompak. Bisa acak-acakan kerjanya dan kasihan masyarakat,’’ujar Pj Bupati.

Kerja Lah pinta Pj Bupati, dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kompak dan loyal kepada pimpinan. Semua tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bersama-sama dan bahu membahu.

’’Jaga terus silaturahmi, sering berkomunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga akan terhindar dari praduga yang tidak-tidak. Jaga hubungan baik dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat,’’pinta Pj Bupati.

Pejabat itu adalah pelayan masyarakat, jangan pula minta masyarakat yang melayani pejabat. Masyarakat butuh ketenangan di semua lini, jalan lancar sehingga perekonomian masyarakat jadi meningkat.

Pj bupati minta kepada pejabat , pandai-pandai bergaul, dekati sumber-sumber dana di Kementerian. Sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tidak hanya mengandalkan sumber dana APBD Merangin.

’’Buat masyarakat kita itu aman, nyaman dan berbagai urusan Pemerintahan harus cepat selesai,’’terang Pj Bupati pada apel yang di hadiri Sekda Merangin Fajarman, kepala OPD, Pejabat dan ribuan para ASN di jajaran Pemkab Merangin.

Di ujung pengarahannya, Pj Bupati minta memasuki tahun politik ini seluruh ASN harus bisa menjaga netralitasnya. Pj Bupati tidak mau bertanggungjawab bila ada ASN yang bermasalah gara-gara terlibat politik praktis.