KualaTungkal, delikjambi.com – Proyek pembangunan jembatan dan pintu air yang berada di belakang kantor bupati, mulai jadi sorotan anggota DPRD Tanjab Barat, karena diduga proyek pembangunan tersebut tidak melalui kajian yang matang dan terkesan dipaksakan.
Terkait hal uni, anggota DPRD Tanjabbar Syufrayogi Syaiful angkat bicara, Ia mengkhawatirkan jika tidak adanya kajian ilmiah jangka panjang, akan berdampak langsung pada ekosistem yang ada, dan dampak yang tak terduga lainnya.
Berdasarkan pantauan langsung dilapangan, sudah banyak aliran sungai menjadi dangkal dan terjadinya penyimpitan sungai. “Ini sangat kita sayangkan, seharusnya ada kajian Amdal, UPL, dan UKL. Agar dapat mempertimbangan masalah atau resiko lainnya yang akan timbul dikemudian hari. Jangan kita membangun yang baru, sementara kondisi alam yang sudah tercipta sejak lama kita rusak,”ungkap Syufrayogi Syaiful (18/9).
Menurutnya, kita harus melihat pada pengalaman yang lama. Kita belajar dari sana, apa yang perlu kita kaji untuk jangka panjangnya. Bisa dilihat, antaranya Sungai Parit Dua,Parit Tiga, di Parit 7 dan 9. Padahal ada pintu air, tetapi apa yang terjadi. Sungai semua jadi dangkal dan sempit. Secara otomatis ekosistem yang adapun jadi rusak, belum lagi dampaknya bagi masyarakat.
“Saya melihat dan terkesan tidak ada kajian ilmiah soal ini. Karena yang namanya kajian itu tentunya butuh proses waktu dan tidak singkat, bukan seperti saat ini. Tidak ada saya lihat upaya pihak Lingkungan Hidup dalam melakukan revitalisasi sungai yang sudah dangkal. Perencaan pihak Perkim dan dinas terkait lainnya, apakah sejauh ini sudah melakukan kajian, coba ekspos ke publik agar masyarakat tahu,”beber pria yang akrab siapa Yogi ini.
Lebih jauh dijelaskannya, kekhawatiran lainnya adalah, tidak mampunya sungai menampung debit air. Terlebih ketika sudah memasuki musim penghujan dan pasang besar. Lantaran sirkulasi aliran sungai ini sudah tidak normal. Karena ini aliran sungai yang menghubungkan dan berhubungan langsung dengan Sungai Pengabuan dan Sungai Betara.
Kalau dalihnya bisa mengurangi dampak kebun masyarakat yang tenggelam. Menurutnya sangatlah jauh dari alasan logika. Mengingat di sekitar situ tidak ada kebun warga. Sementara sedari dulu daerah Sialang itu selalu tergenang banjir, apalagi jika nanti. Solusinya seharusnya pendalaman sungai, peningakatan tanggul ataupun pintu air yang memang pas di posisinya.
“Kita hanya minta ketegasan saja, apakah ada kajiannya, sejauh mana dan proses perencaannya. Jangan semua hanya tembak di atas meja. Agar ada pertanggung jawabannya kepada masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, kita akan mempertanyakan ini nanti setelah kelengkapan dewan terbentuk,”pungkas politisi partai Golkar ini.
Sementara pihak SDA, Bina Marga PUPR dan BLHD belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut.
Reporter: Reza
